Fellowship dan Pelatihan Dasar Keselamatan dan Keamanan Jurnalis

Pers adalah bagian dari gerakan masyarakat sipil dan kelompok pembela HAM yang juga menjadi pilar demokrasi. Saat ini kontrol pemerintah terhadap pers seakan kembali ke masa otoritarian. Pers yang seharusnya menjadi ruang dialog sehat untuk mengusung sistem demokrasi yang berkualitas justru dikebiri melalui praktik pembatasan berlebihan terutama di ruang digital. Terbukti dengan posisi Indonesia yang kini berada di peringkat 113 dari 180 negara di Indeks Kebebasan Pers Dunia 2021. Secara tidak langsung hal itu turut menggerus demokrasi di Indonesia.

Semasa dua tahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung, tindakan represif itu semakin terlihat. Pemerintah seringkali mengatasnamakan pembatasan terhadap kerja pers sebagai upaya melawan disinformasi dan hoax. Padahal yang sebenarnya dilakukan adalah upaya menyensor konten berita yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah.

Jurnalis sebagai ujung tombak pers menjadi sasaran empuk tindakan represif ini. Pemerintah atau pihak lain yang berseberangan dengan konten yang diterbitkan, seringkali menggunakan Amandemen tahun 2016 atas Undang-Undang No 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beleid itu memasukan klausul kebencian yang digunakan untuk menargetkan jurnalis. Selain ancaman pasal karet, terdapat serangan lain yang ditujukan pada jurnalis di ranah digital.

Data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada 2021 menunjukkan bentuk serangan pada jurnalis beragam seperti peretasan situs media online, peretasan akun media sosial jurnalis, hingga membocorkan data jurnalis ke publik agar jurnalis tersebut mendapat tekanan yang lebih besar dari masyarakat.

Ancaman dan serangan seperti ini kemungkinan akan meningkat terutama menjelang tahun politik. Hal ini tentu akan membahayakan independensi jurnalis dan media. Bentuk kekerasan digital atau kekerasan apapun yang menargetkan jurnalis ketika menjalankan tugas melayani kepentingan publik akan mengancam kebebasan pers di Indonesia.