Sebuah akun di laman Face book bernama Muara Laman, Selasa 11 Juni 2019, mengeluhkan lambannya aliran listrik masyarakat di desanya yakni desa Petebang Jaya. Dalam postingan tersebut seolah-olah warga memanfaatkan instalasi listrik dikampungnya sebagai jemuran pakaian.
Hal itu seakan menjadi sindirin satir bagi layanan listrik negara yang telah puluhan tahun mereka dambakan tak kunjung beroperasi. “Warga sudah membayar jauh-jauh hari kepada kontraktor yang mengerjakannya untuk pemasangan KWH dengan tarif yang lumayan yakni KWH 900 Rp. 1.800.000,- dan 1.300 Watt sebesar Rp. 3.000.000,-, katanya deadline tanggal 5 April kemarin, lewat dari itu sudah berbeda lagi tarifnya”, keluh Hepi salah satu warga masyarakat Petebang.
Warga Petebang yang yang lain Kusnan mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa aliran listrik masyarakat sampai-sampai harus pinjam ke Credit Union (CU). “ Semangat 45 talinya satu pun masyarakat sudah instalasi, dah bayar KWH walaupun belum ada batang hidungnya, korban masyarakat sampai pinjam ke CU, pinjaman lunas pun listrik tak kunjung teraliri”, ujarnya.
Warga memang mengharapkan dari pihak PLN atau yang berwenang untuk sosialisasi secara resmi sehingga tidak ada oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan situasi seperti ini. “Kami harap dari PLN mensosialisasikan benar program instalasi listrik ke rumah-rumah, apakah kontraktor yang ditunjuk ini benar dan bertanggung jawab, apalagi janjinya habis pemilu kemarin listrik akan menyala, tapi nyatanya sampai saat ini hal itu belum terjadi”, tegas Kusnan lagi.
Sebelumnya dari pemberitaan yang dilansir dari Hamparan.info menyampaikan sepanjang tahun 2018 Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat telah membangun Jaringan Tegangan Menegah (JTM) sepanjang 66,65 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 34,5 kms dan gardu distribusi sebanyak 22 unit dengan total kapasitas sebesar 1.500 kVA.
Dengan pembangunan dan perluasan jaringan tersebut diharapkan dapat melayani penambahan pelanggan sebanyak 1.757 pelanggan. Desa Petebang Jaya dan Pasir Mayang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang, adalah satu di antara desa yang sebentar lagi akan menikmati listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube PLN Kalimantan Barat pada Senin, 28 Januari 2019, pembangunan dan perluasan jaringan listrik tegangan menengah dan tegangan rendah sedang dibangun di sana.
Namun dari postingan warga, terlihat instalasi listrik berupa tiang listrik dan kabel juga terlihat belum maksimal bahkan dibeberapa titik dijumpai pohon yang menumbangi instalasi PLN yang masih belu dikerjakan secara sempurna. “Listrik belum ngalir, bahkan di beberapa tempat ada pohon yang menumbangi tiang listrik sehingga kondisi tiangnya menjadi condong”, tegas Hepi kembali.
Masyarakat sangat mendambakan fasilitas listrik dapat segera mereka nikmati apalagi mereka telah membayar sejumlah uang kepada kontraktor RIE yang sedang mengerjakannya. Pihak PLN pun harus tegas dan menyampaiakan ke masyarakat apa hambatan atau kepastian akan beroperasinya PLN di kampung mereka. (JWKS)
Foto :
Foto : protes warga desa Petebang Jaya yang tak kunjung dialiri listrik, padahal warga sudah banyak menyetor sejumlah uang untuk membayar pemasangan KWH ke oknum kontraktor.
Cerita Perubahan :
Awalnya Komunitas Jurnalis Warga Kayong Solidaritas (JWKS) menemukan postingan di laman FB salah seorang warga desa Petebang Jaya, Kecamatan Tumbang Titi (jaraknya sekitar150 Km dari kota Ketapang). Postingan itu mengeluhkan tak kunjung beroperasinya layanan listrik ke kampung mereka yang merupakan program dari PLN sejak tahun 2017.
Bentuk protesnya adalah mengunggah foto yang seolah-olah menjadikan instalasi listrik didepan rumahnya menjadi jemuran pakaian. Ia juga mengeluhkan warga sudah banyak membayar sejumlah uang lewat oknum kontraktor (CV. Raja Intan Elektronik) yang memang biasa memasang proyek instalasi listrik negara di daerah pedalaman.
Kemudian JWKS mewawancarai salah satu masyarakat desa Petebang yang lain. Dari penuturannya ia juga membenarkan bahwa listrik di beberapa desa belum beroperasi. Padahal hal ini sangat vital bagi mereka, karena sejak Indonesia merdeka layanan listrik negara belum mereka dapatkan.
Dari pemberitaan itu JWKS juga menghubungi media lokal untuk membantu mem-follow up. Saat ini mereka sedang melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke pihak PLN agar merespon keluhan warga. Tentu hal ini masih dalam proses dimana sedang diusahakan mendorong PLN merealisasikan dari program yang telah mereka launching agar warga mendapatkan haknya serta kejelasan dari program instalasi listrik ke desa-desa.
- Video ILM tentang Layanan Publik
Telah diposting di :
https://www.facebook.com/groups/1661785630566124/?ref=direct
- Video ILM Layanan Pembuatan Paspor di kantor Imigrasi
- Video ILM Layanan Kartu Identitas Anak
Cerita Perubahan :
Dari dua buah ILM ini ada beberapa cerita perubahan yang didapat :
- Beberapa masyarakat merasa terbantu, khususnya dari daerah perhuluan yang akan mengurus paspor khususnya untuk kebutuhan berobat ke Kuching (Malaysia). Mereka mendapatkan informasi tentang tata cara pembuatan paspor dengan baik. Karena tingkat literacy masyarakat khususnya di pedalaman masih rendah maka sosialisasi lewat media visual di media sosial (FB dan grup WA) cukup membantu.
- Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) di kantor DISDUKCAPIL menurut Kepala Dinas ketika ditemui oleh KJW mengalami peningkatan. KIA sangat dibutuhkan karena beberapa sekolah memasuki tahun ajaran baru mewajibkan anak-anak juga memiliki KIA. Informasi seperti ILM ini sangat membantu warga untuk mengurus KIA bagi putera-puterinya.
