Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020, setelah sebelumnya batal dilaksanakan pada September 2020 karena pandemi Covid-19.  Keputusan pelaksanaan pilkada ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada, yang telah disepakati oleh DPR serta pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa kemungkinan tidak akan ada lagi penundaan pelaksanaan pemilu, meskipun tahapan pelaksanaan pilkada akan beririsan dengan masa penanganan pandemi.

Sejumlah negara di kawasan Asia juga tetap menyelenggarakan pemilu di tengah upaya mereka menangani pandemi. Korea Selatan adalah negara pertama yang berhasil menyelenggarakan pemilu di masa pandemi (15 April 2020). Sementara Singapura dan Malaysia menggelarnya pada bulan Juli 2020 ini, meskipun yang dihelat di Malaysia bukan pemilu nasional, tapi pemilu sela atau pemilu untuk memiliki anggota legislatif di level negara bagian.

Dalam semua proses pemilu tersebut, seluruh tahapan pelaksanaan pemilu—dari kampanye hingga pemilihan dan penghitungan suara—menjadi hal yang krusial dan perlu diketahui dan diawasi oleh publik, guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung transparan dan inklusif. Di Indonesia, data Bawaslu pada pelaksanaan pilkada serentak 2018 menemukan ada ribuan kasus pelanggaran hanya pada tahap proses pemungutan suara saja, baik pelanggaran administratif maupun pidana. Itulah mengapa menjadi penting untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan terkait pengawasan pilkada.

Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), yang saat ini berkolaborasi dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di bawah program RESPECT, selama 10 tahun terakhir telah bekerja dalam jaringan jurnalis warga di sejumlah wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara.  Kerja-kerja ini dilakukan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas warga dalam mengumpulkan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan publik yang terjadi di sekitarnya, memverifikasinya, dan menulis/menyiarkannya melalui portal jurnalisme warga atau komunitas.

Sejumlah isu telah dikelola oleh jaringan jurnalisme warga yang diorganisir oleh PPMN. Di bawah program RESPECT, peningkatan kapasitas jurnalisme warga saat ini akan lebih difokuskan pada upaya pembelajaran warga dalam mengumpulkan informasi tentang sejumlah tahapan pelaksanaan pilkada yang terjadi di wilayahnya, memverifikasinya, dan menuliskan/menyiarkannya dalam portal komunitas/portal juranlisme warga yang mereka miliki.

Guna mendapatkan pembelajaran dan mempelajari praktik baik tentang pengawasan pemilu oleh jurnalis warga di kawasan Asia Tenggara, maka pelatihan  ini bukan hanya melibatkan peserta dari Indonesia, tapi juga observer dari Timor Leste, dan pembicara dari CCIM Kamboja dan pegiat jurnalis warga dari Malaysia.

Sementara peserta dari Indonesia akan difokuskan pada para pegiat jurnalisme warga yang selama ini sudah memiliki komunitas dan berada di wilayah pelaksanaan pilkada.

Tujuan dan Pelaksanaan Program

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam program ini. Pertama ialah meningkatkan kapasitas jurnalis warga dalam mengumpulkan informasi, memverifikasi, dan menuliskan berita tentang pemilu. Kedua, mendorong lahirnya inisiatif kolaborasi antarjurnalis dan jurnalis warga di kawasan Asia Tenggara terkait isu pemilu.

Program ini akan melibatkan lima kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 seperti Solo, Palu, Lombok Tengah, Ketapang, dan Yahukimo. Masing-masing wilayah akan dikoordinasi oleh satu orang perwakilan PPMN yang sudah melalui proses seleksi dan bertugas sebagai koordinator jurnalis warga (KJW). Para KJW ini rerata sudah memiliki pengalaman dalam mendampingi komunitas jurnalis warga di daerahnya.

Sebelum melaksanakan pendampingan JW selama periode September 2020 hingga Januari 2021, seluruh KJW akan diberi pembekalan terkait topik kepemiluan dan pengelolaan media komunitas dari Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Mereka juga akan mendapatkan pengalaman dari praktik jurnalisme warga di isu Pemilu dari pegiat jurnalisme warga di Kamboja (CCIM) dan Malaysia (cj.my) serta peserta pengamat dari Timor Leste.

 

Share: