Program Gerakan Jurnalisme Warga Mengawasi dan Mendorong Peningkatan Layanan Publik Inklusif

Sejak 5 tahun yang lalu PPMN telah menyelenggarakan Program Jurnalisme Warga di puluhan kabupaten dan belasan provinsi di Indonesia. Tahun ini dalam  konteks  tahun politik Indonesia gerakan JW PPMN akan berfokus sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan dan peningkatan pelayanan publik yang inklusif melalui berita yang mereka tulis.

Tahun Politik dan Layanan Publik

Indonesia akan menghadapi pemilu presiden dan legislatif pada tanggal 17 April 2019. Pemilu serentak ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia dengan 190 juta lebih rakyat yang memiliki hak pilih dan lebih dari 300.000 tempat pemungutan suara. Gelaran pesta demokrasi besar-besaran ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 24 Triliun dan menyedot sebagian besar perhatian masyarakat dan tenaga serta kerja pemerintah sejak berbulan-bulan lalu.

Berkaitan dengan kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai layanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk kesejahteraan dan melaksanakan demokrasi. Namun kegiatan layanan publik sejak masa-masa persiapan Pemilu dimulai disinyalir menemui banyak hambatan seperti yang dikhawatirkan oleh Ombudsman RI di tahun politik ini. Keterlibatan aparatur negara dalam kegiatan Pemilu dan mendukung peserta Pemilu dapat menimbulkan diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi1 Tak hanya dalam masa persiapan Pemilu, setelah usai pesta demokrasi dikhawatirkan juga terjadi hambatan layanan publik dengan alasan proses transisi perubahan kepemimpinan atau anggota dewan baru (DPR/D) belum ditetapkan dan sebagainya.

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009. Tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih diutamakan, terutama yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik. Tak terkecuali juga layanan terhadap kaum disabilitas berkebutuhan khusus; Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bukan hanya menjadi tanggungjawab ombudsman RI saja, tugas mengawasi jalannya layanan publik yang baik dan tidak diskriminatif oleh pihak penyelenggara dan penyedia layanan juga harus menjadi perhatian warga negara yang berdaulat. Bahkan di masa-masa menjelang dan setelah Pemilu 2019 ini kualitas pelayanan publik harus diperhatikan dan ditingkatkan demi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dengan dorongan partisipasi publik untuk mengawasinya.

Jurnalisme Warga

Jurnalisme Warga (JW) adalah pemberdayaan warga melalui kegiatan menulis laporan atau pemberitaan. Berita yang ditulis tentang persoalan warga mulai dari tingkat terendah yaitu komunitas atau desa tempat tinggal mereka. Kegiatan menulis ini, harus mengacu pada prinsip dasar jurnalistik dan diarahkan pada saluran yang tersedia secara pribadi misalnya melalui media sosial (Facebook, Youtube, dll) hingga tingkat komunitas seperti majalah dinding, website desa/komunitas, sampai ke media lokal yang tersedia di wiayah tertentu.

Hasil-hasil laporan jurnalis warga dapat menjadi salah satu alat advokasi untuk membuat perubahan di masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Jurnalis Warga (KJW).  KJW juga mengatur dan menyelenggarakan pendampingan bagi JW, mendalami isu, mendekati para pihak (perangkat desa, aparatur dinas terkait, LSM lokal, media lokal, tokoh agama dan masyarakat, dll) sehingga melahirkan berita JW yang baik, dapat dipublikasikan lebih luas diperhatikan masyarakat dan menyentuh kalangan pengambil kebijakan. Pada beberapa daerah yang sudah memiliki sistem keterbukaan informasi yang baik, berita JW bisa ditampung langsung oleh saluran media pemerintah.

Pengalaman bertahun-tahun mengelola program jurnalisme warga membuat kami belajar gerakan ini cukup efektif mendorong terjadinya perubahan terutama dalam memenuhi hak- hak warga yang marjinal di daerah terpencil dan terisolasi, kaum perempuan dan miskin, masyarakat adat serta warga disabilitas. Di kabupaten Pemalang Jawa Tengah sejumlah  anak disabiltas yang tidak pernah mendapatkan akses pendidikan berhasil mendapat perhatian desa dan dinas untuk akhirnya bisa bersekolah karena tulisan jurnalis warga. Di Pacitan Jawa Timur, liputan jurnalis warga membuat sekelompok disabilitas mendapatkan bantuan dana dari dinas terkait untuk melanjutkan wirausaha mereka. Sementara di berbagai pelosok Papua liputan jurnalis warga menjadi alat yang ampuh dalam mengawasi petugas Puskesmas termasuk para dokter bekerja dengan baik, sesuai jadwal dan memperhatikan fasilitas alat kesehatan dan obat-obatan tersedia. Di Kabupaten Lombok Utara, dimulai dengan laporan jurnalis warga pemerintah kabupaten mengeluarkan aturan yang membebaskan layanan persalinan bagi warga miskin dari semua biaya dan masih banyak lagi cerita lainnya.

Melanjutkan lagi upaya-upaya gerakan jurnalisme warga untuk mendorong terpenuhinya hak layanan publik yang inklusif kami mengundang para Koordinator Jurnalis Warga PPMN di tahun ini dengan berbagai ketentuan seperti yang tercantum di bawah ini.

Lokasi dan Periode Kegiatan

Kegiatan Jurnalisme Warga PPMN akan mengambil lokasi di beberapa kabupaten pada 6 provinsi di bawah ini; Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,   Kalimantan Barat, Jambi, dan Aceh dengan periode program April hingga Desember 2019.

Tentang Kami

Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara Sona Topas Tower Lantai 15 Ruang 1501 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan 12920 No. Telp: 021-2506539 dan 021-2500935
Contact us: info@ppmn.or.id

IKUTI KAMI

Share: