Father and daughter

Dalam melakukan pemberitaan, setiap wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik. Namun selain itu ada 3 pedoman lain yang tidak boleh dilupakan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Khusus untuk pedoman terakhir yakni P3 dan SPS, memuat ketentuan detail soal peliputan anak di bawah umur. Dalam aturan tersebut pers dilarang menayangkan wajah, identitas dan keluarga korban. Ditambah tidak boleh melakukan tayangan rekonstruksi baik oleh polisi maupun secara grafis bila dalam berita tersebut ada korban atau tersangka anak di bawah umur. 

Aturan lainnya menyebutkan bahwa wawancara anak harus dihindari, kekerasan verbal saat menyunting wawancara, siaran langsung dalam kondisi tidak terkontrol serta penggunaan materi tayang seperti CCTV juga dilarang. Saat mengumpulkan informasi, jurnalis juga diminta tidak mewawancara terlalu rinci bila ada korban anak di bawah umur baik kepada tersangka atau polisi.

Dalam buku Jurnalisme Peduli Anak: Panduan bagi Jurnalis Meliput Isu Anak (2007) karya Eko Bambang, dikatakan bahwa wartawan perlu paham prinsip-prinsip dasar kode etik jurnalistik dan pedoman siaran sebelum membuat liputan anak. Hal ini karena setiap jurnalis wajib bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Mulai dari tahapan membangun cerita, mengungkap latar belakang hingga pendekatan yang etis kepada narasumber sehingga tidak berdampak negatif atau merugikan.

Menurut Eko Bambang, prinsip-prinsip dasar jurnalisme yang sebagian besar tertuang dalam kode etik jurnalistik cukup memenuhi peran sebagai pedoman dalam melakukan peliputan. Tapi, prinsip-prinsip tersebut tidak memadai untuk peliputan yang lebih spesifik termasuk tentang anak. Ketika jurnalis meliput isu anak, maka perlu memiliki perspektif terkait persoalan anak.

Sudut pandang tersebut sangat penting mengingat anak belum mampu mengenali permasalahan yang terjadi seperti halnya orang dewasa. Anak dianggap belum sanggup membuat keputusan untuk dirinya sendiri sehingga kesalahan yang terjadi bukan sepenuhnya tanggung jawabnya sendiri. 

Prinsip dasar saat meliput anak tidak hanya tertuang dalam aturan dalam negeri. Organisasi jurnalis internasional yakni International Federation of Journalist (IFJ) juga memberi panduan umum saat meliput isu anak. Pertama, wartawan harus mempelajari standar akurasi berita dan sensitivitas soal anak-anak. Kedua, eksploitasi dan sensualisme serta program yang mengganggu dan merusak anak harus dihindari.

Ketiga, wartawan diharapkan bisa konsisten menuliskan informasi hak-hak anak di media. Keempat, visualisasi gambar yang mengidentifikasi anak dan gambar seksual anak di media tidak diperbolehkan. Kelima, memberikan kesempatan atau ruang bagi anak untuk mengeksplorasi keinginan atau opini mereka dengan mengekspresikannya di media.

Keenam, ekspos anak secara berlebihan dilarang bagi jurnalis. Terakhir, diharapkan mampu mengajak organisasi yang memiliki perhatian pada persoalan anak untuk bekerjasama dalam memberikan informasi tentang hak-hak anak.

Perlu diingat bahwa anak merupakan generasi yang akan hidup di masa depan. Tidak heran bila persoalan yang menimpa seorang anak termasuk berita yang melanggar kode etik dan aturan lain sudah sewajarnya menjadi perhatian wartawan itu sendiri demi masa depan yang lebih baik.


Sumber : https://tirto.id/bagaimana-pers-seharusnya-meliput-kasus-hukum-anak-cHZK

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *