Foto diambil tim JWKS

Shelviana Natalia Maria, anggota komunitas Jurnalis Warga Kayong Solidaritas (JWKS) merasa ada yang berbeda dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tempat ia tinggal di Ketapang, Kalimantan Barat, Desember 2020 lalu.  Dibanding saat pemilihan gubernur atau presiden yang berlangsung di tahun 2018 dan 2019, suasana di Ketapang terasa lebih tenang. Ada frasa menarik yang belakangan menjadi viral di antara warga Ketapang: “Usah Gopoh, Lor. Bende Ginik Maok Tenang.” Artinya, jangan tergesa-gesa, hal semacam ini (pilkada) harus dipikir dengan tenang.

Entah siapa yang awal mula memunculkan istilah ini,  namun menurut Shelvi, panggilan akrabnya, tiap kali tensi politik mulai panas, ungkapan itu seakan menjadi obat pendinginnya. Buat Shelvi, frasa itu bukan sekadar istilah kosong, tapi  punya makna besar,  terlebih di Ketapang yang memang punya rekam jejak konflik horizontal.

“Kata-kata itu tercetus dari beberapa orang ketika para kandidat sedang debat. Ini bisa membuat suasana lebih tenang. Saat pilkada provinsi, frasa itu belum muncul. Tapi sekarang, itu  jadi guyonan yang positif,” kata Shelvi.

Ketapang dan Kalimantan Barat memang punya rekam jejak berdarah. Perhelatan politik seperti pilkada bisa menjadi pemantik kobaran api konflik antarwarga. Shelvi dan anggota JWKS tentu tak ingin jadi pemantik api, meski ada adagium klasik yang menyebut bahwa a bad news is a good news. Sepanjang masa pra-pilkada, Shelvi  dan koleganya di JWKS berupaya  memproduksi konten berita yang bukan hanya memberikan informasi terkait pilkada,  namun juga mendorong pelaksanaan pilkada  damai.

Shelviana bersama rekannya di JWKS melakukan praktik wawancara menggunakan rekaman video. Foto diambil tim JWKS saat acara workshop jurnalisme warga untuk Pemilu.

Shelvi merasa beruntung bisa terlibat dalam program Jurnalisme Warga untuk Pemilu yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) di bawah program The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT).  Ia bilang pengetahuannya soal Pemilu bertambah luas sejak terlibat di program tersebut. Sebagai jurnalis warga, Shelvi merasa punya kewajiban untuk ikut memeriahkan pesta demokrasi dengan menyebarkan kampanye positif lewat berita yang ia tulis.

“Sebelumnya, saat pilkada atau Pemilu datang, saya hanya tahu soal pergi ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)  dan mencoblos. Tidak terlalu peduli soal prosesnya. Sekarang tidak lagi. Kami ikut mengawal proses pilkada dari awal,” ujarnya.

Salah satu konten yang ia produksi bersama timnya ialah feature yang disiarkan di Radio Kabupaten Ketapang pada pertengahan November 2020 berjudul “Bagaimana Komunitas Rentan Menghadapi Pilkada Ketapang”. Narasinya ditulis dalam bahasa Melayu Ketapang dengan iringan musik tradisional yang membuatnya  menarik untuk didengar.

Dalam feature itu tim produksi menyoroti persoalan yang dihadapi kelompok rentan selama masa pilkada seperti masyarakat adat, kelompok disabilitas, perempuan, dan komunitas LGBTIQ. Selama periode program berjalan, JWKS ditantang untuk fokus pada isu yang melibatkan komunitas rentan. Kelompok ini seringkali tidak memiliki ruang untuk bersuara meskipun memiliki hak politik.

Produksi konten yang mengangkat isu kelompok rentan terkadang membuat para anggota JWKS khawatir mendapat serangan dari kelompok yang tidak suka. Viktor Irwin, koordinator JWKS mengakui hal tersebut. Mengantisipasi kekhawatiran ini, para anggota JWKS mengemas berita tentang kelompok rentan dengan bahasa yang ringan dan bisa diterima semua pihak.

Viktor mencontohkan   saat anggota JWKS menulis eksistensi komunitas Gabungan Waria dan Gay (Gawai). Di Ketapang , komunitas ini sudah bisa diterima meski belum sepenuh hati. Maka anggota JWKS menuliskannya dengan cara yang tidak terlalu menonjolkan eksistensi komunitas ini yang dikhawatirkan akan memancing serangan ke anggota komunitas tersebut.

“Kami mempertimbangkan situasi bahwa banyak orang sudah cuek dengan mereka. Di masa lalu, komunitas ini  pernah dibubarkan,  jadi kami menjaga narasumbernya. Mereka (Gawai-red) juga minta tidak terlalu ditonjolkan,” kata Viktor.

Selain komunitas Gawai, anggota JWKS juga cukup jeli melihat eksistensi masyarakat adat. Menariknya, dalam beberapa produksi konten, JWKS mengangkat tentang kearifan lokal yang digunakan sebagai upaya preventif terhadap potensi konflik yang sering muncul saat pilkada. Salah satu contohnya adalah liputan wawancara khusus anggota JWKS, Petrus Dedek,   dengan Herkulanus Djehuli, seorang tokoh adat Gerunggang. Dalam liputannya, Dedek menyinggung bagaimana masyarakat adat Gerunggang bisa menjadi contoh komunitas adat yang ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada.

Menurut Viktor, Gerunggang merupakan salah satu suku dan komunitas adat yang eksis di Ketapang. Eksistensi mereka saat aktif mengawal pilkada bisa menjadi contoh komunitas adat lain bahwa hukum adat ternyata bisa menjadi pendekatan untuk mengurangi risiko konflik di antara warga. “Warga masih taat dengan adat. Ketika disosialisasikan dengan baik, aturan adat bisa mendukung penyelenggaraan pemilu. Ini bisa jadi pengetahuan tentang peran kearifan lokal bagi suku atau kelompok lain di Ketapang,” jelas Viktor.

 

Respon Publik

Sebelum bergabung dalam program Jurnalisme Warga untuk Pemilu, JWKS sudah beberapa kali terlibat dalam program advokasi publik bersama PPMN sejak 2018. Di tahun yang sama komunitas ini mulai resmi memakai nama JWKS dan meluncurkan situs online dengan alamat, www.kayongsolidaritas.com. Namun eksistensi mereka di dunia media komunitas sudah jauh lebih lama. Saat itu mereka masih menggunakan nama Radio Komunitas (Rakom) Gema Solidaritas.

Viktor merupakan salah satu penggagasnya. Rakom Gema Solidaritas berdiri sejak 2005 dengan jumlah pengurus sebanyak 20 orang. Seluruh anggota berkegiatan dengan prinsip sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Seluruh perlengkapan siaran dibeli dengan hasil patungan anggota dan iuran tahunan dari Credit Union Pancur Solidaritas (CUPS). Kebetulan Viktor dan anggota lain juga bekerja di lembaga koperasi ini.

Saat itu, menurut Viktor, fokus siaran Rakom lebih banyak ke advokasi masyarakat adat, isu lingkungan dan keberagaman. Karena Kalimantan Barat punya riwayat konflik antaretnis, Rakom Solidaritas berusaha mempromosikan keberagaman dan upaya pemberdayaan ekonomi melalui koperasi. “Kami dirikan Rakom dengan motto ‘Radio yang Beradab, Berbudaya, dan Cinta Damai’. Lewat siaran kami mempromosikan keberagaman, juga pemberdayaan ekonomi. Kami sadar akar masalah konflik adalah ekonomi. Jadi Rakom ini bisa menyatukan berbagai pihak baik dari berbagai suku, ras, maupun agama,” demikian Viktor.

Karena didirikan atas dasar kerelawanan, kaderisasi anggota tentu menjadi tantangan bagi JWKS. Sejak berdiri dengan nama Gema Solidaritas lalu berganti menjadi JWKS, jumlah anggota yang ikut silih berganti. Saat ini, di bawah nama JWKS,   perekrutan menjadi lebih terbuka,  bukan hanya mengandalkan staf yang bekerja di CUPS Pancur Solidaritas. Saat bergabung dengan program Jurnalisme Warga untuk Pemilu, kebanyakan dari anggota sudah memahami bagaimana teknis menulis dan wawancara. Jadi, bukan hal yang sulit untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi.

Tim JWKS yang terlibat dalam program jurnalisme warga untuk Pemilu berpose di sela-sela pertemuan rutin anggota. Foto diambil tim JWKS

Menurut Viktor, perubahan yang paling signifikan dirasakan oleh anggotanya adalah meningkatnya kapasitas dalam hal pengetahuan pemilu. Hal itu didapat karena sepanjang empat bulan program berjalan, JWKS membina relasi dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPUD dan Bawaslu Ketapang. Kata Viktor, pihak KPUD dan Bawaslu merasa terbantu dalam menyosialisasikan pelaksanaan pikada, terutama di kelompok masyarakat yang selama ini terlupakan.

“Selain itu, KPUD dan Bawaslu memberikan respon positif pada keberadaan kami. Mereka merasa diapresiasi karena dalam setiap pemberitaan yang kami buat, peran mereka dipasangkan dalam framing yang sama dengan organisasi di Jakarta,” kata Viktor.

Saat program selesai, JWKS berhasil memperluas jaringan kerjanya. Mereka kini berjejaring dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Ketapang. PPDI Ketapang membantu JKWS dalam penyajian data tentang kelompok disabilitas,  sementara JWKS lebih banyak menyajikan informasi yang terkait  dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Anggota JWKS juga mendapatkan tawaran untuk bergabung di Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Ketapang karena melihat keaktifan mereka saat Pilkada 2020 lalu. JWKS kini bisa  mengirimkan anggotanya untuk bergabung di KIM guna mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas. (Vicharius Dian Jiwa)

Share:

Leave a Reply