Era digital yang semakin canggih memicu kekhawatiran akan kebebasan pers. Ancaman kebebasan pers ketika jurnalis sedang menjalankan tugas pun masih sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya saat melakukan tugas sebagai wartawan, seorang jurnalis di era digital ini bisa diserang hingga ke ranah pribadi melalui dunia maya.

Menurut anggota Majelis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ignatius Haryanto, kasus tersebut kerap disebut doxing. Artinya tindakan menyebar data pribadi seseorang melalui media sosial atau online kepada publik. Umumnya kasus ini terjadi kepada jurnalis yang telah membuat atau menulis berita tertentu.

Pelaku doxing ini pun beragam, salah satu contoh ialah orang yang tidak puas terhadap hasil liputan jurnalis atau media massa sehingga menyerang pribadi. Padahal bisa melalui jalur resmi seperti surat pembaca atau pengaduan ke Dewan Pers.

Media sosial yang semakin menjamur digunakan sebagai alat oleh pelaku doxing dengan menyerang akun pribadi. Umumnya penyerangan ini tidak hanya satu akun tapi banyak akun duplikat atau kloning. Tujuannya pun sama yakni menyerang jurnalis.

Kebebasan pers di era digital juga membawa dampak di sejumlah negara. Seperti masalah penyensoran, kekerasan hingga pembunuhan terhadap jurnalis. Bahkan ancaman terhadap kebebasan pers terlihat meningkat. AJI memaparkan bahwa Indonesia hanya menduduki peringkat 124 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers dunia tahun 2018 versi Reporters Without Borders. Timor Leste menempati peringkat ke 93 jauh meninggalkan Indonesia dalam indeks tersebut.

Ancaman kebebasan pers bisa dilihat dari angka kasus kekerasan terhadap jurnalis ketika melakukan tugasnya. Pada tahun 2018, AJI mencatat ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Adapun kasus kekerasan yang dimaksud seperti penyerangan fisik, pengusiran hingga memidanakan karya jurnalistik. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 60 kasus.

Ancaman terhadap kebebasan pers di era digital juga terjadi dengan diretasnya beberapa media di Indonesia yang menerbitkan artikel kritik terhadap pemerintah terutama selama pandemi Covid-19. Pada Agustus 2020 lalu, layar situs berita Tempo diretas dengan tampilan hitam bertuliskan hoax dengan cetak tebal warna merah.

Pada waktu yang sama, 7 artikel milik Tirto.id dihapus dari situs oleh peretas. Menurut Ketua AJI, Abdul Manan peretasan ini termasuk dalam ancaman kebebasan pers atau berpendapat yang semakin meningkat. Pada awal bulan Juni, Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet telah memperingatkan adanya usaha untuk mengekang kebebasan pers di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia selama pandemi.

Padahal kebebasan pers sudah diatur dalam pasal 28 F UUD 1945 melalui amandemen kedua. Ditambah lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada tanggal 23 September 1999 oleh Presiden RI ketiga, Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng- memberikan kepastian dan jaminan penuh atas kebebasan pers.

Sumber :

https://www.tempo.co/abc/5889/peretasan-jadi-ancaman-baru-kebebasan-pers-dan-berpendapat-di-indonesia

https://www.suara.com/news/2020/07/27/173252/doxing-ancaman-kebebasan-pers-era-digital?page=2

https://komunikasulut.com/2019/09/17/jurnalisme-dan-tantangan-kebebasan-pers-di-era-digital/

https://aji.or.id/read/press-release/967/era-disrupsi-digital-tantangan-pers-makin-berat.html

Saksikan juga:

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *