Ilustrasi riset online (sumber:Canva)

Hoaks terbukti berperan memicu konflik di Indonesia. Pada Pilpres 2014, hoaks dimanfaatkan sebagai senjata kontestasi politik. Hal serupa terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan bahkan Pilpres 2019. 

“Pada Pemilu 2014, hoaks dimanfaatkan untuk menurunkan elektabilitas dan menguatkan sentimen di masyarakat. Sedangkan di Pemilu 2019, hoaks digunakan untuk menjaga kebencian di dua kelompok yang telah terpolarisasi sejak 2014,” kata Presidium Mafindo, Anita Wahid dalam Pelatihan Antihoaks untuk Aktivis CSO (Civil Society Organization), Jurnalis, dan Jurnalis Warga yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Pelatihan yang diikuti oleh 22 individu dari Aceh, Jakarta, Yogyakarta dan Maluku ini merupakan bagian dari program Democratic Resilience—program yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF).

Pelatihan Antihoaks untuk Aktivis CSO (Civil Society Organization), Jurnalis, dan Jurnalis Warga yang diselenggarakan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)

Menguatnya fenomena hoaks di Indonesia disebabkan Computational propaganda, yaitu penggunaan algoritma, automasi, big data atau penggunaan fitur-fitur di media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk mempengaruhi kebutuhan publik.

”Strategi yang digunakan oleh computational propaganda ini adalah amplifikasi narasi dan serangan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Narasi yang disebarkan pun tidak selalu benar, yang penting mengakomodasi kepentingan mereka,” lanjut Anita.

Fenomena ini pada akhirnya menyebabkan polarisasi di tengah berlimpahnya informasi dan ruang berekspresi. 

“Partisipasi publik memang menguat, tetapi tidak berkualitas karena dikotori oleh polarisasi yang menyebabkan regresi demokrasi,” ucap Anita.

Karissa Sjawaldy, Manager Kebijakan Publik Facebook, sebagai salah satu narasumber pada Pelatihan Antihoaks menyatakan bahwa Facebook sebagai penyedia platform media sosial berkomitmen untuk memerangi hoaks dan mengurangi persebaran misinformasi.

Facebook memiliki tiga metode untuk melawan hoaks, yaitu; 1) menghapus konten dan akun palsu yang menyebarkan misinformasi, 2) mengurangi distribusi misinformasi melalui kerja sama dengan pemeriksa fakta pihak ketiga seperti Mafindo, dan 3) memberikan informasi tambahan dalam konten yang tersebar.

“Jadi pengecek fakta ini akan menentukan apakah konten tersebut benar atau salah. Dan ketika konten itu pun salah kita akan mengurangi distribusinya dari beranda ataupun news feed, serta memberikan informasi tambahan. Ini sangat dekat dengan langkah-langkah untuk kita meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia,” ungkap Karissa.

Selain membuat mekanisme sendiri, Facebook juga memanfaatkan laporan pengguna terkait konten hoaks yang sudah terlanjut tersebar. Semakin banyak laporan yang masuk, maka semakin cepat Facebook dapat menindak konten tersebut.

Pada sesi terakhir, Heru Margianto, Managing Editor Kompas.com menjelaskan bahwa selain memanfaatkan teknologi, penting juga untuk melindungi diri sendiri.

“Maraknya hoaks menyadarkan kita pentingnya melindungi orang agar tidak salah informasi, baik dengan cara mencegah penyebaran misinformasi meluas, ataupun melakukan debunking setelah diketahui adanya sebaran misinformasi itu,” jelas Heru.

Lebih lanjut, Heru juga menjelaskan terdapat 5 langkah yang bisa dilakukan untuk melawan hoaks dengan melakukan verifikasi, yaitu verifikasi melalui reverse image, menelusuri sumber utama, melakukan verifikasi informasi ke media terpercaya atau jurnal, mengkonfirmasi dengan menelpon ahli, atau mengecek di situs rujukan.

“Mengecek situs rujukan penting untuk mengetahui apakah informasi yang beredar sudah diverifikasi oleh fact checker di media-media mainstream,” tutup Heru.

(Akbar Restu Fauzi)

Share: