Image default
Liputan Mendalam

Mengidentifikasi Politik Identitas di Indonesia: Data Statistik dan Temuan Lapangan

Pemilihan presiden 2019 di Indonesia kembali menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden untuk periode lima tahun ke depan. Lepas dari berbagai sisi positif dan negatifnya selama memerintah, keberhasilannya memenangkan Pemilihan Presiden kali kedua berada di pusaran politik identitas yang berkembang dan meningkat terus di Indonesia tiga tahun belakangan.

Politik identitas mulai mengambil tempat di Indonesia sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Jakarta, menyitir sebuah ayat Al-Quran pada 2016. Hal tersebut membuat masyarakat Indonesia mulai terbelah ke dalam dua kubu antara yang pro dan kontra atas penggunaan hukuman penodaan agama  kepada sang gubernur.  Pada pemilihan gubernur Jakarta yang sarat dengan kampanye berbau agama, Ahok dikalahkan lawannya dan menerima hukuman penjara 2 tahun.

Indonesia Network for Investigative Journalism, Jaring.id berkolaborasi dengan tirto.id, media daring yang mengedepankan jurnalisme data mencoba menelisik bagaimana perkubuan yang dimotori oleh politik identitas tersebut memengaruhi pilpres 2019. Kami menggunakan data perolehan suara pilpres 2014 di tingkat Kabupaten/Kota dan membandingkannya dengan hasil hitung cepat pilpres 2019.

Berdasarkan analisis data selanjutnya, tim memilih dua provinsi untuk memotret bagaimana politik identitas mempengaruhi hasil pilpres 2019. Provinsi Jawa Timur dipilih lantaran memiliki lebih dari 30 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, provinsi ini juga merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Jatim juga merupakan provinsi dengan kunjungan calon presiden dan calon wakil presiden terbanyak kedua selama masa kampanye. Pada pilpres 2019, Jokowi mengungguli Prabowo dengan selisih lebih dari 7,6 juta suara. Jika dibandingkan dengan perolehan suara lima tahun lalu lonjakannya lebih dari 6,2 juta suara, tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya.

Sementara itu, Provinsi Aceh dipilih karena tahun ini Jokowi kalah telak di provinsi berjuluk Serambi Mekah tersebut. Ia menang di beberapa kabupaten/kota dan hanya kalah dengan selisih tak lebih dari 200 ribu suara pada pilpres 2014. Sementara itu, tahun ini Jokowi kalah di semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan selisih 1,9 juta suara. Hal tersebut menjadikan Aceh sebagai provinsi kedua dengan lonjakan suara terbesar untuk Prabowo.

Untuk mengetahui isu yang berkembang terkait pasangan capres dan cawapres, kami melakukan scraping berita yang dimuat media daring, baik nasional maupun lokal. Dengan cara tersebut isu-isu yang digunakan selama masa kampanye bisa diinventarisir.

Pada pilpres kali ini Joko Widodo menggandeng Kyai Haji Ma’ruf Amin, salah satu tokoh NU. Nama Ma’ruf juga sempat mencuat karena meneken fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan penodaan agama.

Usaha Jokowi menggandeng Ma’ruf berhasil mendulang banyak suara di Jatim. Namun, tak semua Kyai NU memilihnya. Di beberapa daerah yang dikenal sebagai kawasan Tapal Kuda, seruan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) untuk mendukung Prabowo  Subianto dan Sandiaga Uno, penantang Jokowi – Amin direspons positif. GNPF Ulama adalah gerakan yang muncul pascakasus Ahok.

Kami mewawancarai pemilih, Kyai, dan tim pemenangan kedua kubu. Politik identitas diakui digunakan, tetapi ada beberapa pihak yang masih menyangkalnya.

Dalam beberapa kesempatan, Kyai pendukung Jokowi menyerukan agar tak memilih calon yang didukung kelompok Wahabi. Meski tak pernah ada ucapan dukungan pada kelompok Wahabi, tetapi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diidentikkan dengan kelompok ini.

Di lain pihak, sebutan kafir dan label Partai Komunis Indonesia digunakan untuk menyerang Jokowi. Konten-konten terkait hal tersebut kami temukan di berbagai media sosial. Salah satunya di grup Facebook yang anggotanya lebih dari 75 ribu akun.

Sementara itu, di Aceh, label yang menempel pada Jokowi membuat partai pendukungnya tak berani menyatakan dukungan secara eksplisit. Mereka takut persepsi masyarakat mengenai Jokowi menggerus suara partai.

“Saya tidak mau jadi munafik. (Isu) Islam satu-satunya yang kita jual untuk memenangkan Prabowo,” ujar Sekretaris Jenderal Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Aceh Wen Rimba Raya kepada Jaring.id. (Kholikul Alim – Jaring.id)

 

Hasil liputan tim Jaring.id sepanjang Februari hingga Mei 2019 seputar penyelenggaraan Pemilu serentak dapat dilihat pada tautan berikut:

Gegara Palu Mepet Diketok

Memori Represi dari Bilik Suara

Imaji Para Kyai

Jalan Pincang Tim Pemenangan

Tinggalkan Komentar